Laskar Pelangi // Berita dari Medsos

KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG JADI MILIK CINA, APA DAMPAKNYA?

November 5, 2017

Jokowi memerintahkan Kementrian Pekerjaan Umum untuk merubah porsi kepemilikan dari 60 % Indonesia 40 % Cina menjadi 10 : 90 !
Dengan kepemilikan 90 % otomatis Cina punya wewenang penuh mengatur dan memutuskan semua kebijakan, peraturan dan SOP yang menyangkut proyek ini secara jangka panjang.

Teka teki kepemilikan proyek kereta cepat Jakarta – Bandung terjawab sudah.

Jokowi memerintahkan Kementrian Pekerjaan Umum untuk merubah porsi kepemilikan dari 60 % Indonesia 40 % Cina menjadi 10 : 90 !
Dengan kepemilikan 90 % otomatis Cina punya wewenang penuh mengatur dan memutuskan semua kebijakan, peraturan dan SOP yang menyangkut proyek ini secara jangka panjang.

Alasan yang disampaikan sangat tidak masuk akal : Meminimalisir resiko/kerugian.

Untuk sebuah proyek yang dibangun berdasarkan kerjasama Bussiness to Bussines sudah pasti akan mengejar profit. Perusahaan Cina, China Railway International tentu saja tidak berani menggelontorkan dana puluhan trilyun jika mereka tidak melihat ada keuntungan menggiurkan yang bisa didapat. Sementara konsorsium BUMN yang terdiri dari empat perusahaan Indonesia hanya kebagian 10 % kepemilikan.

Hal lain yang paling mengkhawatirkan adalah : proyek ini akan memicu exodus pekerja Cina yang akan membanjiri negara kita. Mereka akan tinggal selama berbulan2 atau mungkin tahunan tergantung lama proyek ini diselesaikan dan bergabung dengan pekerja pada proyek pembangunan Meikarta. Dan setelah proyek ini selesai, status kepemilikan 90 % ini bisa jadi dimanfaatkan Cina untuk merekrut ribuan lagi pekerja dan tinggal menetap di negara kita.
Mereka inilah yang mungkin akan tinggal di kota baru Meikarta milik James Riyadi (Lippo Group) dan apartemen2 yang sedang dibangun di lokasi reklamasi.

Jika wacana kewarganegaraan ganda jadi diundang2kan, dan kemungkinan ini sangat besar mengingat parlemen dikuasai pemerintah, maka para pekerja ini beserta keluarganya akan punya hak pilih dan ikut menentukan hasil Pipres 2019 nanti.

Singapuranisasi Indonesia sedang berlangsung didepan mata. Apakah kita akan membiarkan ini terjadi ?

mybonnie-indonesia