Laskar Pelangi // Berita dari Medsos

PAHAM Indonesia : Sebut Brimob yang Pertama Memicu Aksi Mahasiswa Ricuh

October 21, 2017

 

PAHAM Indonesia Sebut Brimob yang Pertama Memicu Aksi Mahasiswa Ricuh

PAHAM Indonesia Sebut Brimob yang Pertama Memicu Aksi Mahasiswa Ricuh

Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, menilai terdapat penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, saat pembubaran demo BEM SI di Jakarta, Jumat (20/10/2017) malam.

Seorang anggota tim advokasi PAHAM Indonesia, Rosita Indrasari,
kepada Seru Jambi, mengatakan, pihaknya telah melakukan pendampingan sejak awal aksi mahasiswa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa lainnya hingga terjadi kericuhan tersebut.

“Kita dampingi aksi sejak awal, dimulai dari longmarch di Patung Kuda. Karena itu, tim advokasi PAHAM Indonesia sangat mengetahui secara detail dan jelas bagaimana aksi tersebut dilakukan hingga para mahasiswa ditangkap dan diciduk ke Polda Metro Jaya,” ungkap Rosita Indrasari, kepada Seru Jambi, Sabtu (21/10/2017).

Rosita menambahkan, aksi tersebut berjalan tertib dan damai sejak awal dilakukan. Ia menegaskan aksi tersebut mendadak ricuh yang berawal dari provokasi yang dilakukan oleh anggota Brimob.

“Kericuhan mulai terjadi ketika pasukan pengamanan aksi mulai melakukan pengusiran, diperparah dengan provokasi yang dilakukan oleh brimob yang berada di dalam lapangan monas,” tegasnya.

Rofi Arga Presiden BEM ITS kepalanya bocor kena hajar polisi

Rofi Arga Presiden BEM ITS kepalanya bocor kena hajar polisi

Ia juga mengatakan, mahasiswa yang mendapat tekanan tersebut melakukan perlawanan, serta berusaha menyelamatkan diri menuju bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga tertangkaplah 13 mahasiswa termasuk koodinator aksi.

 

“Melihat hal ini, para mahasiswa yang sudah lelah mulai melakukan perlawanan yang berakhir dengan ditahannya 13 orang mahasiswa termasuk koordinator lapangan,” terangnya.

Kini pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap ke 13 mahasiswa yang diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Namun pihaknya yang telah melakukan pendampingan sejak awal tersebut, tidak diizinkan untuk menemui para mahasiswa yang ditangkap oleh polisi.

“Sesampainya di Polda, Tim Advokasi PAHAM menuju Reskrimum untuk mendampingi para mahasiswa yang ditangkap. Namun polisi tidak mengizinkan tim advokasi masuk dan bertemu dengan peserta aksi yang ditangkap,” kata Rosita.

Rosita menjelaskan, tim advokasi berusaha melakukan pendampingan hukum supaya hak mahasiswa untuk mendapatkan pendampingan hukum diperoleh.

Sayangnya, selain tim advokasi yang tidak diperbolehkan bertemu para mahasiswa yang ditahan, pihak keluarga juga turut tidak diperbolehkan bertemu dengan mereka.

Sampai pukul 03.00 (21/10) tim advokasi masih tidak diizinkan menemui para mahasiswa yang ditahan. “Pagi ini pukul 09.00, tim advokasi telah melakukan berbagai perlawanan hukum kepada Reskrimum agar para mahasiswa mendapatkan haknya untuk bertemu kuasa hukum dan keluarganya,” ucapnya.

Paham menilai, terdapat pelanggaran terhadap pengkapan mahasiswa tersebut oleh pihak kepolisian. Ia mengatakan, tanpa adanya surat perintah penangkapan, mahasiswa yang melakukan aksi damai tersebut ditangkap secara paksa.

“Penangkapan secara paksa yang dilakukan aparat tersebut adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Mahasiswa aksi dengan damai tetapi diusir dan dibubarkan secara paksa oleh aparat, bahkan ditangkap dengan paksa tampa adanya surat perintah penangkapan. Ini sangat jelas bentuk pelanggaran hukum dan HAM,” kata Rosita, lagi.

“Tim Advokasi sudah melakukan advokasi dan pengaduan ke berbagai lembaga negara dan pengawas guna mengadukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian.” Tutup Rosita Indrasari. (yj02)