Laskar Pelangi // Resensi Buku

Perang Cyber : Ketika Negara Mensponsori Bani Hackers

November 25, 2017

RESENSI BUKU : ETHICS AND CYBER WARFARE 

Jika perang di dunia nyata sudah terjadi sejak manusia mengenal konflik, dan telah pula melahirkan pemikiran seputar etika perang. Maka, tidak demikian halnya dengan dunia siber. Perumusan etika ketika terjadi konflik sampai masuk ke dalam situasi perang siber

Oleh: Rosdiansyah

Judul Buku: Ethics and Cyber Warfare
Penulis : George Lucas
Penerbit : Oxford University Press, UK
Tebal : xii + 187 halaman
Cetakan : Pertama, 2017

TIDAKLAH mudah merumuskan etika di dunia yang kian cepat berubah, cepat berganti. Utamanya pada dunia maya yang kini akrab pula disebut dunia siber. Oleh karenanya, dunia siber telah menjadi perhatian khusus bagi negara-negara di era modern.

Apalagi jenis peperangan kini sudah merambah ke nama baru: perang siber. Jika perang di dunia nyata sudah terjadi sejak manusia mengenal konflik, dan telah pula melahirkan pemikiran seputar etika perang. Maka, tidak demikian halnya dengan dunia siber. Perumusan etika ketika terjadi konflik sampai masuk ke dalam situasi perang siber, belumlah menjadi perhatian serius. Baru belakangan mulai marak soal ini, setelah berbagai bukti menunjukkan betapa perlu perumusan etika dalam perang siber. Diantara bukti-bukti tersebut adalah pencurian data rahasia, gangguan terhadap arus lalu-lintas data, gangguan pada mekanisme bisnis, hingga terjadi kerusakan. Semua bukti tersebut telah mendorong negara-negara maju dan berkembang harus merumuskan etika dalam perang siber. Apalagi, saat ini berbagai negara juga mulai dicanangkan keamanan siber, dan Indonesia telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Disinilah letak penting buku ini. Buku yang ditulis oleh gurubesar bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Universitas Notre Dame, AS.

Berangkat dari pemikiran filsuf moral Skotlandia, Alasdair MacIntyre, yang menyebut terjadinya krisis epistemologis akibat munculnya fakta-fakta baru, penulis buku ini selanjutnya mengutip filsuf sohor lainnya, Thomas Kuhn. Bahwa krisis epistemologis ini bersifat masif, meluas, dan bahkan menjadi pertanda ketiadaan inovasi serta perubahan transformatif dalam revolusi ilmiah. Lapisan ilmu pengetahuan (episteme) pondasi bangunan etika di dunia nyata, kini mulai digoyang. Etika perang di dunia nyata juga terkait pada perkembangan ilmiah yang mengikuti dinamika pemikiran di balik perang fisik. Ketika dunia siber memperlihatkan konflik didalamnya berdimensi luas, inter-koneksi satu sama lain, bersifat masif. Lalu, etika perang pun dipertanyakan fungsinya dalam konteks perang siber. Diantaranya, ketika negara harus berhadapan dengan aktor-aktor non-negara dalam medan pertarungan siber, pihak manakah yang harus bersepakat soal etika yang menjadi tumpuan bersama. Perang pada dasarnya wujud dari upaya mempertahankan diri atau memperluas ruang hidup, namun ketika perang itu masuk ke dunia siber, maka pendefinian perang pun meluas. Ada etika perang. Ia menjadi panduan dari sekadar bertahan atau meluaskan pengaruh, namun bisa sampai membumi-hanguskan sasaran tanpa perlu merujuk kepada etika lagi. Untuk itu, penulis buku ini mengutip ungkapan filsuf politik Michael Walzer. Menurut Walzer, etika tak lain adalah strategi yang baik.

 

Ada tujuh bab ditambah pendahuluan dan kesimpulan termaktub dalam buku ini. Setelah membuka dengan pertanyaan, apakah konflik dalam dunia siber itu bernilai kejahatan atau peperangan? Pertanyaan ini penting untuk menegaskan kenapa dibutuhkan etika. Kejahatan sudah pasti terdapat pelanggaran etika didalamnya, tapi peperangan sering mengaburkan soal etika ini. Contohnya, ketika NSA melakukan serangan siber ke Iran lewat virus Stuxnet, melumpuhkan fasilitas penting Iran. Serangan ini merupakan pembalasan atas serangan siber Iran terhadap jejaring komputer Aramco, produsen minyak Saudi. Peristiwa ini memperlihatkan keterlibatan negara mensponsori serangan siber dan memunculkan istilah ‘state-sponsored hacktivism’ (hlm 11). Sebuah aktivitas para hackers yang dipayungi kepentingan negara. Hackers tidak lagi independen, tapi sudah diarahkan kepada tujuan serta sasaran tertentu. Inilah perang masa depan. Pada bab-bab berikutnya, penulis mulai menjabarkan karakter kaum ‘hacktivis’, yakni hacker super aktif bertujuan politik. Pertama, para hacktivis yang mendorong transparansi. Contoh dari mereka ini adalah ‘Wikileaks’. Kehadiran Wikileaks merupakan sinyal bahwa seluruh kegiatan pemerintahan sebaiknya dibuat transparan ke publik. Jangan sembunyikan apa yang memang harus diketahui publik. Kedua, karakter ‘Whistleblower’ (peniup peluit). Edward Snowden dan Bradley Manning masuk ke dalam kategori ini. Mereka adalah peniup peluit ke publik, memberitahukan data rahasia yang publik perlu tahu. Ketiga, kelompok ‘vigilante’ semacam ‘Anonymous’. Kelompok ini melancarkan serangan siber ke sasaran di dalam pemerintahan. Sekali serang, target meradang. Sampai sejauh ini, belum ada kajian serius menyangkut etika perang bani hackers.

Serangan kaum hackers jelas bukan serangan konvensional. Hacker bisa berada dimana saja. Bahkan bisa terhubung lintas negara. Sekali menyerang, bisa bertubi-tubi mengarah ke jantung sistem pemerintahan atau pertahanan. Walau agak sulit mengevaluasi kegiatan para hacker ini, namun belakangan telah muncul semacam kesepakatan normatif di kalangan hacker. Bahwa serangan mereka tertuju bukan pada masyarakat sipil atau infrastruktur sipil, melainkan diarahkan pada sasaran militer. Norma lain yang dipegang adalah meminimalisir dampak sampingan ke masyarakat sipil. Ancaman pun dinilai secara proporsional. Selain kasus virus Stuxnet, kasus yang juga menjadi perhatian penulis buku ini adalah pengacakan sistem rudal Suriah. Pengacakan dilakukan oleh sekelompok hackers dengan mengirimkan virus ke dalam sistem pertahanan, lalu melumpuhkan sistem tersebut. Kasus ini telah menarik perhatian masyarakat internasional. Walau kemudian berhasil dipulihkan kembali, namun dua kasus di atas menunjukkan kekosongan pemahaman terhadap etika di dunia siber telah memunculkan situasi menyulitkan bagi masyarakat dan pemerintah. Apalagi, persoalan utama dalam perang di dunia siber ini adalah pada otoritas pendefinisian etika. Aktor pelaku perang kini bisa melibatkan siapa saja, tidak melulu aktor negara. Situasi ini tentu menyulitkan perumusan etika yang bisa diterima semua pihak. Kian lama kesulitan ini dibiarkan, maka ketidakpastian penyelesian konflik dan perang kian berlarut-larut.

Penulis mengusulkan perlunya semacam ‘code of the cyber warrior’ (hlm 104). Sebagaimana perang di dunia nyata, kode etik sangat dibutuhkan untuk membatasi serangkaian aktivitas perang guna meminimalisir dampak. Kode etik perang selama ini menjadi acuan bagi serdadu dan perwira. Mereka tidak bisa sembarangan melakukan kegiatan perang walau demi mempertahankan diri. Melalui kode etik itu pula, masyarakat sipil bisa terlindungi dari dampak perang. Masalahnya, di dunia siber kadang masih sulit untuk mengidentifikasi siapa di balik sebuah serangan siber. Kadang dibutuhkan waktu cukup lama guna menguak siapa dalang di balik serangan tersebut. Jika dalang itu militer atau pemerintahan, maka akan mudah untuk mengaitkannya pada kode etik yang telah ada dan disepakati secara umum. Sebaliknya, jika dalang serangan siber itu adalah aktor-aktor non-negara, maka disitulah letak kesulitan yang muncul akibat belum adanya kode etik secara universal. Oleh karena itu, perumusan kode etik perang siber menjadi mendesak, dan belakangan ini kian banyak negara yang mulai merancangnya. Persoalan lain juga muncul dari situasi ini, ketika negara menggalang para hackers untuk melakukan serangan siber. Apakah para hackers ini berada dalam cakupan kode etik yang ada ataukah mereka berada dalam wilayah bebas? Pertanyaan ini bisa terjawab jika kode etik pejuang siber (cyber warrior) telah benar-benar diwujudkan dan disepakati secara universal.

Selain mendiskusikan konsepsi etika dalam perang siber, penulis juga mengupas kasus Edward Snowden dan pemerintah AS dalam program pengumpulan data. Isu utama dalam aksus Snowden ini adalah ketidaksetujuan masyarakat AS terhadap program ini. Secara jelas, program tersebut melabrak hak privasi seseorang. Reaksi spontan muncul di berbagai tempat, namun program tampaknya tetap jalan. Diantara alasan pemerintahn AS ketika itu adalah tidak menyebutkan nama dari mereka yang masuk ke dalam daftar pengawasan. Pengumpulan dengan proses lengkap serta rumit pun berlangsung tanpa diketahui publik. Pemerintah AS melakukannya secara diam-diam agar tak timbul gejolak. Sampai kemudian, Snowden merasa kejanggalan dari yang dilakukannya untuk NSA. Pengumpulan data warganegara bukan sekadar bertujuan untuk mengetahui latarbelakang, tapi justru kemudian digunakan sebagai rujukan pengawasan siapa saja yang dicurigai. Dalam perkembangannya, memang pemerintah AS melalui NSA berusaha menjaga anonimitas warga, walau kemudian aparat pemerintah ternyata kerap menyingkap siapa warga anonim yang dicurigai itu. Aparat sering berkilah demi transparansi, meski dalih ini sebenarnya hanya untuk menutupi kerusakan moral mereka dalam menjaga kerahasiaan warganegara.

Basis penegakan hukum adalah etika dan norma. Kekosongan etika dan norma bisa berakibat sulitnya penegakan hukum. Ketika negara mendukung, bahkan memfasilitasi, kerja-kerja hackers dengan tujuan politik, maka pada saat itu telah terjadi persoalan hukum. Sebab, kiprah hackers yang diarahkan aparat negara tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sang aparat. Oleh karena itu, rumusan kode etik di dunia siber tentunya tidak bisa dipisahkan dari rumusan kode etik yang telah ada. Hanya saja, ketika rumusan etika ini telah menjadi acuan negara dan hackers, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan hackers soliter. Ia punya idealisme tapi bekerja di dunia siber dengan daya rusak luar-biasa. Sepertinya, buku ini membutuhkan riset lanjutan.***

(Peresensi adalah alumni FH Unair dan master studi pembangunan dari ISS, Den Haag, Belanda. Kini, periset pada the Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi/JPIP)

Iklan