Laskar Pelangi // Berita dari Medsos

Sri Mulyani Akan Pajakin Pencatatan Nikah, Cerai, dan Rujuk, Uang SPP, Uang Ujian, Uang Sekolah

November 2, 2017 Sri Mulyani

Rizal Ramli : Kok Payah Amat Sih Rakyat Mau Di Palaki

Rizal Ramli Ini Pemerintah Pemalak Rakyat

Rizal Ramli Ini Pemerintah Pemalak Rakyat

Kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP), diperkirakan memberi dampak buruk bukan hanya kepada sektor ekonomi dan tekanan daya beli masyarakat, tapi juga berdampak buruk kepada spek sosial dan moral.

Sri Mulyani

  1. Pasalnya pada rancangan UU ini pemerintah melakukan pungutan sektor pendidikan dan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar bagi warga negara.

Dalam Bap penjelasan pasal 4 ayat 3 rancangan revisi UU tersebut diuraikan bahwa yang dimaksud administrasi dan kewarganegaraan meliputi pungutan pelayanan pencatatan nikah, cerai, dan rujuk.

Kemudian pada aspek pendidikan juga dipungut pendaftaran ujian penyaringan masuk perguruan tinggi, pelatihan dan pengembangan teknologi, pelatihan ketenagakerjaan, serta pelatihan kepemimpinan.

GRATIS SAMPLE !

PRODUK NATURAL PERAWATAN KULIT

DARI BAHAN DASAR BIJI NONI DI KIRIM GRATIS KE ALAMAT ANDA !

TERBATAS HANYA UNTUK 100 Netizen, Buruan ambil !

Free Semple Serum Te Mana Noni gratis di kirim ke alamat anda

Free Semple Serum Te Mana Noni gratis di kirim ke alamat anda

“Kitakan sudah bayar pajak, harusnya tidak dikenakan beban lagi karena sudah kewajiban pemerintah memberi layanan. Lalu kemana uang pajak yang kita bayar kalau layanan publik masih dikenakan pungutan? Jadi pajak kita itu lari ke pembayaran pokok dan bunga utang pemerintah yang begitu besar,” kata Ekonom Indonesia, Rizal Ramli di Jakarta, Rabu (1/11).

“Imbasnya rakyat dikenakan pungutan dua kali yakni pajak dan PNBP,” tambahnya.

Karena itu Rizal Ramli meminta rakyat Indonesia agar mengawal UU yang telah di ajukan ke DPR agar tidak lolos dari lembaga legislatif.

“Kita mesti bayar lagi untuk mendapatkan jasa dari lembaga pemerintah. Misalnya dirancangan uu ini, kalau saudara mau menikah dikenakan charge, Kalau mau cerai kena juga, kalau mau rujuk juga kena. Jadi uu ini hak warga negara mau nikah kok dikenakan beban biaya. Ini kebangatan. Lama- lama orang malas nikah, pilih kumpul kebo,” ujar dia.(kl/akt)