Laskar Pelangi // Uncategorized

Surat Terbuka dari seorang Purn Mayjend pada Pak Wiranto

October 2, 2017


Pak Wiranto yth,

Kasus senjata standard TNI yang ilegal ini jangan di sepeleken, karena ini terjadi sebagai akibat dari penerapan UU yang memang sudah salah kaprah dari sononya.
Jika oleh Pem & DPR tidak diatasi maka peristiwa yang lebih besar & lebih  beresiko sangat bisa terjadi.
Mengapa?

1. Polisi ini oleh UU (atau karena niat polisi sendiri) telah ditugasi untuk mengambil oper segala bentuk operasi Keamanan, pencurian, penipuan,preman, geng , narkotika dll sd separatis n pembrontkn. Untuk itu mrk perlu perlengkapi tempur dng unit Brimobnya yg perlu berkwalifikasi raiders/komando.
Ini adalah sebuah fungsi yg sangat2 ambisius.

2. Kita semua tahu bahwa polisi itu adalah aparat yang berfungsi untuk pemeliharaan Kamtibmas (Keamanan n ketertiban masyarakat = keamanan masyarakat n ketertiban masyarakat).

Tetapi politisi n bahkan polisi sendiri dengan segala niat n motiv-nya tdk mau tahu istilah ini, sehingga “keamanan” dalam istilah ‘kamtibmas’ diartikn sebagai Keamanan Negara. Padahal yang masuk dalam pengertian “keamanan masyarakat’ adalah segala bentuk gangguan keamanan dari yang soft sampai dengan yang hard, semisal geng-gengyg terorganize yg bersenjata. Ttp tdk berarti semua bentuk perlawanan bersenjata menjadi tugas n fungsi polisi.

Hal inilah yang menjadikan polisi langsung dibawah presiden, tidak ada Kementerian yg membinanya sehingga Binkuat n Gunkuat langsung oleh presiden yang dalam implementasinya ya depend on Kapolri.

mybonnie-indonesia

3. Apalagi polisi tetap menganggap sbg kombatan sbgmn saat bersama TNI dlm org ABRI krn doktrin sishankamsata menempatknnya spt itu. Ttp dng dipisahnya dari TNI seharusnya bukan kombatan lg krn
ada resiko2 pengendalian. Ada 2 organisasi kombatan dng peralatan yg sama2 kombatan ttp tdk dalam satu unity of command, ini riskan sekali. Kasus senjats2 standard yg ilegal,yg tdk melalui prosedur yg semestinya, yg tdk koordinatif adalah salah satu bentuk yg paling rendah resikonya. Resiko2 yg berat dpt saja terjadi setiap saat krn ada singgungan2 kepentingan dng agenda2 politik tertentu. Oleh krn itu jk polisi ingin sbg kombatan maka ia hrs berada dlm satu kendali komando. Sadar apa tdk inilah yg terjadi di wilayah2 konflik di Suriah-Irak sehingga terdapat
milisi bersenjata yg bisa didapat dari sumber2 LN melalui cara2 legal maupun ilegal.

4. Untuk itu mohon agar posisi n fungsi polisi dlm rangka menyelenggarakan kamtibmas n keamanan negara bisa ditinjau ulang. Supaya polisi tdk mengambil oper seluruh bentuk gangguan keamanan DN dari yg soft sd yg hard, dari yg subtal sd yg brutal menjadi tanggung jawabnya. Dng demikian polisi bisa lbh konsentrasi dlm professinya sbg salah satu sub sistem dari kekuasaan kehakiman yaitu aparat penegak hukum sekaligus sbg penyelenggara pemeliharaan keamanan masyarakat n ketertiban masyarakat (kamtibmas)
Kemudian thd kasus senjata standard ilegal,dptnya di investigasi ditindak secara tuntas. Jk tdk hal ini bisa menjafi preseden unt waktu yad.

Trimakasih Pak Wiranto…

salam hormat dari saya salah seorang warganegara an. Soekarno/mayjend TNI purn nrp 19353.